Berita & Kegiatan
Berita, rilis pers, dan publikasi resmi Kejaksaan Negeri Konawe
22 Oktober 2026
WUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, KEJARI KONAWE PUBLIKASIKAN LKJ TRIWULAN II TAHUN 2026
Unaaha – Kejaksaan Negeri Konawe mempublikasikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026 sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, program, serta penggunaan anggaran kepada masyarakat.Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 menyajikan evaluasi pelaksanaan kinerja Kejaksaan Negeri Konawe sampai dengan Juni 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan ini menjadi instrumen pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.Berdasarkan laporan tersebut, sejumlah indikator kinerja menunjukkan capaian yang melampaui target. Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI mencapai 86,25 dari target 75 atau sebesar 115%. Persentase peningkatan pengendalian perkara mencapai 72,29% dari target 63%, sedangkan tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum mencapai 100% dari target 91%.Pada aspek tata kelola organisasi, indeks reformasi birokrasi mencapai 91,02 dari target 85. Sementara itu, tingkat penerapan etika profesi jaksa mencapai 100% dari target 82%. Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Konawe dalam mendukung penegakan hukum dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.Di samping capaian tersebut, laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah indikator yang masih memerlukan perhatian dan upaya peningkatan, khususnya pada aspek pemulihan aset negara dan efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal. Evaluasi terhadap indikator tersebut menjadi dasar untuk memperkuat langkah perbaikan dan optimalisasi kinerja pada periode berikutnya.Melalui publikasi laporan ini, Kejaksaan Negeri Konawe terus mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat serta memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan program, kualitas pelayanan hukum, serta akuntabilitas institusi.Kejaksaan Negeri Konawe berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan mengedepankan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Konawe dapat diakses melalui dokumen yang tersedia pada halaman ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.
22 Oktober 2026
WUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, KEJARI KONAWE PUBLIKASIKAN LKJ TRIWULAN I TAHUN 2026
Unaaha – Kejaksaan Negeri Konawe mempublikasikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 memuat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Kejaksaan Negeri Konawe sampai dengan Maret 2026, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan ini menjadi instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.Evaluasi kinerja mencakup empat sasaran strategis, yaitu terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil; efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan; efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal; serta tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.Berdasarkan laporan tersebut, sejumlah indikator menunjukkan capaian yang melampaui target, di antaranya indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI sebesar 96,5 dari target 75, tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebesar 100% dari target 91%, serta tingkat penerapan etika profesi jaksa sebesar 100% dari target 82%.Di sisi lain, evaluasi terhadap indikator kinerja juga menjadi dasar bagi Kejaksaan Negeri Konawe untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya dapat semakin efektif, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.Publikasi laporan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Konawe dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menyediakan informasi mengenai pelaksanaan kinerja institusi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.Kejaksaan Negeri Konawe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, profesionalisme, integritas, serta pelayanan hukum kepada masyarakat dengan mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat diakses melalui dokumen yang tersedia pada halaman ini sebagai wujud keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Konawe.
21 September 2026
Kejari Konawe Ikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan PNBP dari Kejaksaan Agung
KONAWE — Kejaksaan Negeri Konawe mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berlangsung sejak tanggal 21 hingga 25 September 2026.Kegiatan ini diikuti oleh Wahyudin, S.H. dan Iin Lestari, yang masing-masing menjabat sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Konawe.Bimtek ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan dari satuan kerja Kejaksaan di wilayah:MalukuSulawesi UtaraSulawesi TenggaraSulawesi TengahSulawesi BaratPapuaGorontaloBaliSulawesi SelatanNusa Tenggara BaratPapua BaratMaluku UtaraMelalui Bimtek ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan PNBP pada masing-masing satuan kerja dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga turut mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.
16 September 2026
Kejari Konawe Ikuti Inspeksi Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
KONAWE — Kejaksaan Negeri Konawe mengikuti kegiatan Inspeksi Umum Kejaksaan Negeri se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 16 September 2026.Inspeksi Umum ini merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap Satuan Kerja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawasan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap sejauh mana Satuan Kerja telah menjalankan administrasi, tata kelola, serta berbagai kegiatan kedinasan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya, serta tertib administrasi dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.Melalui kegiatan ini, Tim Pengawasan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas pada masing-masing Satuan Kerja, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Inspeksi Umum juga menjadi momentum evaluasi bagi Satuan Kerja atas pelaksanaan tugas yang selam ini berjalan, sehingga setiap kekurangan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.Divisi yang mengikuti kegiatan Inspeksi Umum:Sub Bagian PembinaanSeksi IntelijenSeksi Tindak Pidana Umum (Pidum)Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus)Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Rampasan(PAPBB)Dengan terselenggaranya Inspeksi Umum ini, diharapkan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Kejaksaan dapat semakin tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain sebagai bentuk pengawasan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja, sehingga pelaksanaan tugas institusi dapat berjalan optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
07 September 2026
Kejari Konawe Gelar Ekspose Pendampingan Hukum untuk Dinas PUPR Konawe Utara
KONAWE — Kejaksaan Negeri Konawe melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan Ekspose Pendampingan Hukum kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Konawe Utara, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Konawe, Senin (7/9/2026).Pendampingan hukum yang diberikan berkaitan dengan draft kontrak pekerjaan yang meliputi:Pembangunan Gedung Kantor BupatiPembangunan Gedung PKKLanjutan Pembangunan Bundaran Konasara CBDPembangunan Trotoar Jalan dan Drainase Jembatan Andowia–Pintu Gerbang Banggarema–Kelurahan Andowia–Labungga, LaronangaPenataan Trotoar dan Drainase Jalan Masuk Perkantoran (Lingkar Kantor Bupati)Pengaspalan Ruas Jalan Puuwanggudu–TangguluriKegiatan Ekspose ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum, Jaksa Pengacara Negara, serta jajaran Dinas PUPR Kabupaten Konawe Utara.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Konawe dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, guna memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari.GALERI KEGIATAN
02 September 2026
Kejari Konawe Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-81 Tahun 2026
KONAWE — Bertempat di Lapangan Upacara Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia (Hari Bhakti Adhyaksa) ke-81 Tahun 2026, Rabu (22/7/2026).Upacara tersebut diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para Jaksa, pegawai, serta seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Konawe. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan sekaligus momentum untuk merefleksikan perjalanan dan pengabdian Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penegakan hukum.Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 Tahun 2026 mengusung tema "Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum", yang menjadi pengingat bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, serta memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan humanis.Melalui momentum ini, Kejaksaan Negeri Konawe berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-81!Berintegritas, Adil, dan Humanis. ⚖️🇮🇩
31 Agustus 2026
Peringati Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81, Kejari Konawe Gelar Bakti Sosial: Pasar Murah, Cek Kesehatan, dan Sunatan Massal Gratis
KONAWE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempat di halaman Kantor Kejari Konawe, Senin (31/8/2026). Peringatan Hari Lahir Kejaksaan sendiri jatuh setiap tanggal 2 September.Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan kantor ini menghadirkan sejumlah layanan gratis bagi masyarakat, di antaranya pasar murah kebutuhan pokok, pemeriksaan kesehatan, sunatan massal, serta pameran produk UMKM lokal. Ratusan warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan sejak pagi hari.Sinergi Lintas InstansiDalam pelaksanaannya, Kejari Konawe menggandeng beberapa instansi terkait, yaitu Perum Bulog, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe termasuk jajaran Puskesmas Unaaha. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) turut dilibatkan untuk memberikan edukasi layanan perbankan kepada masyarakat yang hadir.Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Fachrizal, S.H., menjelaskan bahwa seluruh layanan pada kegiatan ini diberikan tanpa dipungut biaya, mulai dari pasar murah, pemeriksaan kesehatan, sunatan massal, hingga fasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Ia menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran nyata institusi Adhyaksa di tengah masyarakat, bukan sekadar seremoni peringatan.Fachrizal berharap bakti sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan cukup berat oleh sebagian warga. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.Animo Tinggi, Kuota Sunatan Massal DitambahAntusiasme warga terhadap layanan sunatan massal gratis melampaui perkiraan panitia. Kuota yang semula disiapkan untuk 25 peserta akhirnya bertambah menjadi 31 peserta menyesuaikan tingginya minat masyarakat dan kapasitas pelayanan yang tersedia.Pasar murah juga menjadi salah satu daya tarik utama, dengan warga dapat membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dengan harga lebih terjangkau. Sejumlah warga yang ditemui di lokasi mengaku terbantu, baik dari sisi kebutuhan pokok yang lebih murah maupun layanan sunatan gratis bagi anak-anak mereka.Turut Digelar Penjualan Barang Rampasan NegaraSelain rangkaian bakti sosial, Kejari Konawe juga menggelar penjualan langsung barang-barang hasil perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan diputuskan pengadilan untuk dirampas untuk negara. Penjualan langsung ini dimungkinkan karena nilai barang berada di bawah Rp35 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penjualan akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Ajakan Patuh HukumDi akhir kegiatan, Fachrizal, S.H., turut mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi hukum dalam kondisi apa pun, termasuk di tengah kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran hukum, dan mendorong masyarakat menyampaikan kendala yang dihadapi kepada pemerintah maupun dinas terkait agar dapat dicarikan solusi.Kegiatan bakti sosial ini berlangsung selama satu hari dan merupakan kegiatan pertama dengan format serupa yang diselenggarakan Kejari Konawe. Pihak Kejari berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan pada peringatan-peringatan berikutnya sebagai wujud kedekatan dan kepedulian institusi penegak hukum terhadap masyarakat.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kejaksaan Negeri Konawe Triwulan II Tahun 2026
Kejaksaan Negeri Konawe menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan sebagai bentuk perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan.Dasar PelaksanaanAdapun dasar pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Konawe, adalah sebagai berikut:Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner digital pada website Sinergi Informasi Online Reformasi Birokrasi (SINORI) dengan menyebarkan QR Code kepada seluruh pengguna layanan Kejaksaan Negeri Konawe.Hasil SurveiPelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2026 pada Kejaksaan Negeri Konawe mendapatkan nilai sebesar 86,25 (Delapan Puluh Enam Koma Dua Puluh Lima) yang termasuk dalam kategori Baik (B). Penerima pelayanan pada Kejaksaan Negeri Konawe sebanyak 140 (Seratus Empat Puluh) orang.Adapun hasil penilaian jenis pelayanan Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan 9 (sembilan) unsur dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:PenutupDemikian informasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kejaksaan Negeri Konawe Triwulan II Tahun 2026 ini disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyampaian hasil survei ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Konawe untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
15 Agustus 2026
Lelang Serentak Sukses Total, Kejati Sultra Jual Seluruh Barang Rampasan Negara Tembus Rp5,22 Miliar
Kendari – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara melalui Bidang Pemulihan Aset berhasil menjual seluruh objek Barang Rampasan Negara dalam pelaksanaan Lelang Serentak yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026.Puncak pelaksanaan lelang berlangsung pada 12 Agustus 2026 dan secara resmi dibuka oleh Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. Seluruh barang rampasan yang dilelang terjual dengan total nilai Rp5.220.462.000, jauh melampaui nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp4.335.462.000 — atau naik sekitar 20,41 persen, setara tambahan Rp885 juta dari harga limit.Dasar Pelaksanaan dan Tahapan LelangKegiatan ini mengacu pada Surat Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Nomor B-1479/BPA.3/BPApa.1/06/2026 tanggal 16 Juni 2026, serta ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Kepala Kejati Sultra Nomor KEP-75/P.3/BPAs.1/07/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Pembentukan Panitia Lelang Serentak Barang Rampasan Negara di wilayah hukum Kejati Sultra.Kasubbid Penyelesaian Aset Kejati Sultra, Ady Haryadi Annas, S.H., M.H., menjelaskan bahwa proses ini melalui rangkaian tahapan panjang: administrasi penilaian pada 23–25 Juni 2026, pelaksanaan penilaian pada 26–30 Juni 2026, penerbitan buku penilaian pada 1–6 Juli 2026, penyampaian administrasi lelang ke KPKNL pada 7–9 Juli 2026, pengunggahan ke laman lelang.go.id paling lambat 10 Juli 2026, hingga pemeriksaan administrasi, penetapan, dan pengumuman lelang oleh KPKNL, dengan batas akhir penawaran pada 11 Agustus 2026 dan pelaksanaan open bidding pada 12 Agustus 2026.Kolaborasi dan Strategi PromosiKeberhasilan menjual seluruh objek lelang tidak lepas dari sinergi Bidang Pemulihan Aset Kejati Sultra bersama Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB) di seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tenggara, termasuk Kejaksaan Negeri Konawe.Berbagai strategi promosi dijalankan untuk mendongkrak partisipasi masyarakat — mulai dari sosialisasi lewat media elektronik, media cetak, media sosial, videotron, YouTube, RRI Cabang Kendari, hingga podcast. Kejati Sultra juga memasang banner di titik-titik strategis seperti Mall Pelayanan Publik, serta menggelar pameran promosi objek lelang pada kegiatan Car Free Day di kawasan Alun-Alun MTQ Kendari.Bagian dari Penilaian Kinerja Satuan KerjaPelaksanaan Lelang Serentak ini turut menjadi bagian dari penilaian kinerja satuan kerja kejaksaan se-Indonesia. Di wilayah hukum Kejati Sultra, terdapat empat Kejaksaan Negeri Tipe B yang masuk dalam penilaian, yakni Kejari Muna, Kejari Kolaka Utara, dan Kejari Konawe Selatan — didampingi Kejari Kendari dan Kejari Konawe.Penilaian satuan kerja terbaik meliputi persentase keberhasilan barang laku lelang, persentase kenaikan harga jual dari harga limit, jumlah peserta bidding, nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau nilai pemulihan kerugian korban, serta kreativitas dan inovasi dalam memasarkan objek lelang. Kejati Sultra sendiri, selaku koordinator dan quality control, turut dinilai berdasarkan persentase keberhasilan lelang dan kenaikan harga jual atas seluruh lelang yang dilaksanakan jajaran Kejaksaan Negeri di wilayahnya.Satuan kerja terbaik rencananya akan diumumkan dan menerima penghargaan pada peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tanggal 2 September 2026.Hasil lelang Barang Rampasan Negara ini akan disetorkan ke kas negara paling lambat 20 Agustus 2026, sebagai kontribusi nyata terhadap peningkatan PNBP sekaligus mendukung optimalisasi pemulihan aset negara secara transparan dan akuntabel.